Ilmu Negara

Standar

ISTILAH
Staat (Bahasa Belanda dan Jerman)
State (bahasa Inggris)
Etat (Bahasa Perancis)
NEGARA
Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis
Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu
ILMU NEGARA
Staatsleer (Belanda)
Staatslehre (Jerman)
Theory of State atau The General Theory of State atau political Theory ( Inggris)
Theorie d’etat (Prancis)
GEORGE JELLINEK

Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian –pengertian pokok tentang negara dan hukum Tata Negara.
Pembagian Ilmu Negara mnrt George Jelllinek
Ilmu Negara dalam arti sempit (Staatswissenschaften)
Ilmu Pengetahuan Hukum (Rechtwissenschaften)
adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan sebagainya.

Ilmu Negara dalam arti sempit
Beschreibende Staatswissenschaft
Sifat ilmu kenegaraan ini adalah nondescript yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berhubungan dengan negara.

Theoretische Staatswissenschaft
Mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Beschreibende Staatswissenschaft dengan mengadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri khusus.
Theoretische Staatswissenschaft mengadakan penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematis.
Inilah ilmu kenegaraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya.
Praktische Staatswissenschaft
Ilmu pengetahuan yang tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan Theoretische Staatswissenschaft dapat dilaksanakan di dalam praktik dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal yang berguna untuk tujuan praktik.
Theoretische Staatswissenschaft
Algemeine Staatslehre (Ilmu negara umum)
Besondere Staatslehre
( Ilmu negara khusus)
Algemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum)
Allgemeine Sozialeecht Staatslehre
Allgemeine Staatsrecht Lehre
Allgemeine Soziale Staatslehre (Sisi tinjauan sosiologis)
Teori mengenai sifat hakikat negara
Teori mengenai pembenaran hukum/penghalalan negara
Teori mengenai terjadinya hukum negara
Teori mengenai tujuan negara
Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara
Allgemeine Staatsrecht Lehre(Sisi tinjauan yuridis)
Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori mengenai kedaulatan
Teori mengenai unsur negara
Teori mengenai fungsi negara
Teori mengenai konstitusi
Teori mengenai lembaga perwakilan
Teori mengenai alat-alat perlengkapan negara
Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan
Teori mengenai kerjasama antar negara
Hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik (Hoetink)
Ilmu politik adalah semacam sosiologi daripada negara.
Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagian yang ada di sekitar kerangka itu.
Perbedaan ilmu negara dan ilmu politik (Herman Heller)
Ilmu politik adalah ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan yang teortis sangat mementinkan segi normatif.
Ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktifitas negara, perubahan negara yang terus-menerus disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan.
Ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkrit dan lebih mendekati realita.
Ilmu negara lebih mendapat perhatian ahli hukum, sedangkan ahli-ahli sejarah dan sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik.
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara
Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoretis untuk hukum tata negara yang positif.
Hukum tata negara merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkrit dari bahan-bahan teoretis yang dihasilkan oleh ilmu negara.
Negara dalam Konsep Barat

Aristoteles
Dalam bukunya Politica, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia).
Augustinus
Negara dibagi atas 2 bagian :
Civitas Dei, artinya negara Tuhan
Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, akan tetapi jiwanya sebagian dimiliki beberapa orang untuk mencapainya. Yang melaksanakan itu adalah gereja yang mewakili Negara Tuhan.
Civitas Terrena atau Civitas Diaboli, artinya negara-negara duniawi dan negara iblis.
Pemerintahannya bertindak sewenang-wenang oleh krn negara duniawi itu dipegang oleh orang-orang yang terjerumus kedalam dosa (ex : romawi).
Machiavelli
Buku ‘Il principle” mengajarkan bagaimana raja harus memerintah sebaik-baiknya.
Negara dalam paham Machiavelli dipandang sebagai negara kekuasaan.
Untuk mencapai tujuannya negara harus mempunyai semua alat-alat kekuasaan fisik. Bahkan kalau perlu semua alat dapat dipakai asal tujuan itu tercapai walaupun mungkin alat yang dipakai itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
Thomas Hobbes,John Locke, dan JJ Rousseau
Hobbes
Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu rakyat menyerahkan hak-haknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak penguasa. Di dalam negara monarki, jika rakyat menyerahkan hak-hak seluruhnya kepada kerajaan maka disebut monarki mutlak
Rousseau
Negara bukanlah lembaga berhadapan dengan individu-individu sehingga dapat merampas hak-haknya dan perlu dibatasi wewenangnya.
Hak asasi tetap ada pada rakyat oleh karena yang berdaulat di dalam negara itu adalah rakyat sendiri, dan jika terdapat penguasa di dalam negara itu merupakan mandataris dari rakyat.
Persamaan Hobbes dan Locke
Negara merupakan lembaga yang berhadapan dengan para warga negara yang pernah mendirikannya.
Negara perlu dikontrol
Batas wewenangnya perlu dibatasi
Harold J. Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu
Max Weber
Negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya
Robert M.Mac Iver
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
Logemann
Dalam bukunya Over De Theorie Van Een Stellig Staatsrecht, Logemann mengartikan negara sebagai organisasi kewibawaan.
Kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi
Negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya.
Kranenburg
Dalam bukunya Algemeine Staatslehre Kranenburg merumuskan arti negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Negara dalam Konsep Islam

Daulah
Khilafah
Hukumah
Imamah
Kesultanan
Daulah
Kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.
Menurut Olaf Schumann, istilah daulah adalah “dinasti” atau “wangsa”, yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau clan-nya.
Khilafah
Khilafah mengandung arti “perwakilan”, “pergantian” atau jabatan khalifah.
Istilah ini pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw
Hukumah
Istilah Hukumah bermakna “pemerintah”
Istilah ini tidak sama dengan istilah Daulah, Khilafah dan Imamah
Khilafah dan Imamah lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan
Istilah Hukumah bermakna “pemerintah”
Istilah ini tidak sama dengan istilah Daulah, Khilafah dan Imamah
Khilafah dan Imamah lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan
Imamah
Munawir Sjadzali mengutip pendapat Mawardi, Imam adalah Khalifah, Raja, Sultan atau kepala negara.
Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik.
Kesultanan
Istilah kesultanan dapat diartikan wewenang, kekuasaan, dan kekuasaan yang efektif.

Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State of 1933
a permanent population
a defined territory
g government
a capacity to enter into relations with other states
Penduduk/rakyat tertentu
Rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan, dan terorganisasi dengan baik.
Istilah lain dr rakyat
Rumpun
Sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama.
Misalnya : Warna kulit, rambut, bentuk badan, bentuk muka, dsb.
Bangsa
Sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan
Natie
Sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan politik yang sama.

Status Warga Negara
Status Positif
Status Negatif
Status Aktif
Status Pasif
Status Positif

Status positif warga negara ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dsb.
Maka negara membentuk badan-badan peradilan, kepolisian, kejaksaan , dsb yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tsb di atas
Status Negatif
Status negatif seorang warga negara akan memberi jaminan kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya.
Campur tangan negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya terbatas untuk mencegah timbulnya tindakan yang sewenang-wenang drpd negara.
Dalam keadaan ttt, negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyat jika tindakannya ditunjukkan untuk kepentingan umum.
Status Aktif
Status aktif ini memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Untuk mewujudkan hak ini setiap warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam DPR
Status Pasif
Status pasif ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya
Misalnya apabila negara dalam keadaan perang maka semua warga negara menurut syarat-syarat tertentu wajib memanggul senjata untuk membela negara.
Asas Kewargananegaraan
Ius Sanguinis (Law of the blood)
Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
Ius soli (Law of the soil)
Yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
Campuran dari kedua asas tsb membawa akibat seseorang memperoleh :
Dwi Kewarganegaraan
Tanpa kewarganegaraan
Dwi Kewarganegaraan
Menurut syarat kewarganegaraan Inggris seorang yang dilahirkan di dalam wilayah Inggris sebagai British Citizen walaupun orang tuanya itu berwarga negara Belanda dan menurut kewarganegaraan Belanda, seorang yang diturunkan oleh seorang Belanda menjadi orang Belanda walaupun ia dilahirkan di luar wilayah negeri Belanda.
Dengan demikian timbul Dwi Kewarganegaraan.
Tanpa Kewarganegaraan
Menurut syarat kewarganegaraan Inggris seorang yang dilahirkan di luar wilayah United Kingdom dari keluarga British Citizen dan setelah 20 tahun tidak melaporkan diri tentang kewarganegaran pada perwakilan Inggris setempat dan batas waktu untuk melaporkan itu sudah lewat 12 bulan, maka orang itu akan kewarganegaraannya sebagai British Citizen dan juga tidak memiliki kewarganegaraan lain sehingga ia menjadi tanpa kewarganegaraan atau a patride (stateless)

Kewarganegaraan dalam Islam

Negara Islam merupakan negara ideologis, tetapi negara ini membatasi kewarganegaraannya hanya kepada orang-orang yang tinggal di wilayahnya atau berimigrasi ke dalam wilayahnya.
Negara Islam bukan negara ekstrateritorial
Sesuai dengan Q.S. Al-Anfaal ayat 72
Menurut Al-Maududi, ada dua jenis kewarganegaraan yang dianut oleh negara Islam
Kaum Muslim
Kaum Dzimmy
Kaum Muslim
Sehubungan dengan warga negara muslim, mnrt Q.S. Al_Anfaal ayat 72, ada dua persyaratan dasar kewarganegaraan, yaitu :
Beriman
Merupakan penduduk asli suatu negara Islam, atau berdomisili di negara Islam
lanjutan Kaum Dzimmy
Negara hanya menerapkan undang-undang negara terhadap mereka dan memberi hak yang sama dengan kaum muslim dalam semua masalah perdata.
Mereka diberi hak yang sama untuk bekerja kecuali dalam jabatan-jabatan kunci, mereka berhak atas semua kebebasan sipil, bahkan untuk masalah ekonomi.
Tidak ada diskriminasi antara kaum muslim dan dzimmy.Kaum dzimmy dikecualikan dari tanggung jawab negara, yang hanya dikhususkan sepenuhnya bagi semua warga negara muslim.
Wilayah
Merupakan kata bhs Arab yang berarti dukungan, bantuan, perlindungan, persahabatan, hubungan, kekeluargaan dan lain sebagainya.
Wilayah ttt (Defined Territory)
Ialah Batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku
Setiap negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun yuridis.
Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah adalah organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.
External Sovereignty
Negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar.
Negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.
Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara, melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif.
Ada 2 golongan yg berpendapat berbeda :
1.Declaratory theory atau Evidentiary theory atau teori deklaratif
Apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya
2. Constitutive theory (teori konstitutif)
Walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah ia secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional.
Apabila telah ada pernyataan dari negara-negara lainnya, masyarakat politik tsb mulai diterima sebagai negara baru dan berkedudukan sebagai sebuah negara, di tengah-tengah negara lainnya yang telah ada.Tokoh : J.G.Starke, R.C. Hingorani

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s